Komite Rakyat Bersatu Akan Sampaikan ke Presiden Jokowi Terkait Permasalahan Tanah di Sumut

DELI SERDANG - Komite Rakyat Bersatu (KRB) yang didalamnya terdapat beberapa Kelompok Tani seperti Kelompok Tani Berjuang Murni, Masyarakat Selambo, Sehati, Sepakat, Anugrah, Rahmad Mandiri, HPPLKN, Tunggurono, Bakti Karya, Sinar Jaya, Mekar jaya, KPMG, Sorbajahe, Sidodadi, Muara Opu mendatangi Polda Sumatera Utara untuk memberikan surat pemberitahuan kegiatan Bahwa pada tanggal 27 dan 28 Januari 2022 Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Medan. terkait itu, Komite Rakyat Bersatu (KRB) ingin ikut serta menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia dengan jumlah massa 5000 petani dari beberapa Daerah, Senin (24/1/2022) Pukul 11:00 Wib.

Sekretaris Kelompok Tani Berjuang Murni, Johan Merdeka menjelaskan kepada awak media bahwa nantinya akan ada simbolis pemberian ulos kepada Presiden Republik Indonesia dan akan menyampaikan persoalan tanah yang belum terselesaikan di Sumatera Utara.

Baca juga: Kadivpropam Arahkan Anggota Hindari Pelanggaran dan Fokus Layani Masyarakat

"Ketua kelompok tani akan menyampaikan secara simbolis Ulos kepada beliau, dan akan menyampaikan persoalan tanah yang ada di Sumatera Utara ini, " terang Johan.

Johan Merdeka berharap Presiden Jokowi untuk meninjau ulang tim investasi dan tim identifikasi, karena johan menganggap tim tersebut diduga gagal.

Baca juga: Kasus Penganiayaan Secara Bersama - sama Diungkap Polres Binjai

"Kami menduga tim yang di bentuk tersebut ikut dalam mafia tanah, " ucapnya.

"Kami meminta kepada pak Jokowi untuk mengambil langkah - langkah agar membentuk tim langsung dari istana Presiden untuk penyelesaian tanah yang berada di Sumatera Utara ini, " sambungnya.

Baca juga: Buntut Dugaan Kasus Suap 300 Juta, Kapolrestabes Medan Dicopot

Beberapa Kelompok Tani mengaku kecewa kepada Gubernur Sumatera Utara, karena belum ada respon positif dan penyelesaian - penyelesaian masalah tanah.

Johan Merdeka juga membenarkan bahwa kehadiran beberapa kelompok tani di Poldasu ini adalah kelanjutan dari aksi yang di depan kantor gubernur Sumatera Utara beberapa hari lalu.

Baca juga: Antisipasi Dugaan Tawuran Antar Desa, Polisi Lakukan Patroli dan Penjagaan

"Harapan kami bahwa pak Kapoldasu bisa ikut serta dan ikut andil dalam pemberantasan mafia tanah, karena mafia tanah di Sumatera Utara bagi kami sudah sangat luar biasa, sehingga apresiasi kami kepada pak Kapolri untuk dapat memberantasnya, " harapnya.

Johan Merdeka juga berharap Gubernur Sumatera Utara tidak membangun 'Taman Botani' di marendal l, karena lahan tersebut tidak terdaftar di matikulasi tahun 2002.

Baca juga: Kapolres Sergai Himbau Objek Wisata  Pantai Cermin Patuhi Prokes

Dikesempatan yang sama, Ketua Kelompok Tani Berjuang Murni (KTBM) menjelaskan bahwa masyarakat sudah ribuan kepala keluarga yang bermukim di lokasi yang akan di bangun taman botani di lahan seluas  200 HA.

"Kalau gubernur mengambil 200 HA untuk Taman Botani, lalu kami mau kemana, " tanya ketua Kelompok Tani di depan halaman Mapoldasu.

Lebih lanjut, Ketua Kelompok Tani Berjuang Murni menyatakan sikap tidak percaya kepada Gubernur Sumatera Utara.

"Kami tidak percaya lagi dengan Gubernur Sumatera Utara, " jelasnya.